Indeks Persepsi Korupsi-Indeks Kepuasan Masyarakat (IPK-IKM) Agustus 2020

 Berikut hasil survey persepsi masyarakat berbasis elektronik terkait Indeks Persepsi Korupsi-Indeks Kepuasan Masyarakat (IPK-IKM) yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM (Balitbangham) pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi periode bulan Agustus 2020.

Berikut unsur-unsur pelayanan yang ditanyakan pada survey untuk IKM :

1. Informasi tentang persyaratan pelayanan dapat diperoleh dengan mudah;
2. Informasi tentang persyaratan pelayanan dapat dipahami dengan jelas;
3. Persyaratan pelayanan dapat dipenuhi dengan mudah;
4. Persyaratan pelayanan wajar dan sesuai dengan keperluan;
5. Informasi tentang prosedur/alur pelayanan dipahami dengan jelas;
6. Prosedur/alur pelayanan dapat dipenuhi dengan mudah;
7. Prosedur/alur pelayanan wajar dan sesuai dengan yang ditetapkan;
8. Informasi waktu operasional pelayanan diketahui dengan jelas;
9. Pelayanan diberikan sesuai dengan waktu operasional yang ditetapkan;
10. Informasi waktu penyelesaian pelayanan diketahui dengan jelas;
11. Pelayanan yang diterima sesuai dengan waktu penyelesaian pelayanan yang ditetapkan;
12. Informasi tentang daftar produk/jasa layanan dapat diketahui dengan jelas;
13. Seluruh produk/jasa layana berfungsi dan mudah diakses;
14. Petugas pelayanan memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang memadai secara manual dan sistem aplikasi;
15. Petugas pelayanan memberikan solusi kepada pengguna apabila ada permasalahan;
16. Petugas cepat dalam melayani;
17. Fasilitas pengaduan (tempat pengaduan/hotline/call center) jelas dan mudah diakses;
18. Tersedia ruang kunjungan yang nyaman;
19. Proses pengaduan mudah dilaksanakan;
20. Petugas pelayanan pengaduan dapat memberikan solusi kepada pelapor apabila ada permasalahan;
21. Ada kepastian tindak lanjut atas penanganan pengaduan.

Sedangkan untuk Indeks Persepsi Korupsi (IPK), berikut unsur-unsur pelayanan yang ditanyakan dalam survey :

1. Prosedur/alur pelayanan tidak berpotensi menimbulkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);
2. Petugas pelayanan tidak diskriminatif (SARA);
3. Petugas dalam meberikan pelayanan tidak meminta/menuntut imbalan uang/barang;
4. Tidak terdapat praktek percaloan/perantara yang tidak resmi;
5. Tidak terdapat pungutan di luar ketentuan yang resmi (pungutan liar);
6. Pelayanan yang diterima sesuai dengan daftar layanan yang tersedia;
7. Tidak ada diskriminasi dalam penanganan pengaduan;
8. Petugas pelayanan menolak pemberian uang/barang terkait pelayanan yang diberikan.